- FondKANWIL_DEPHUT - Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Jawa Timur Buku-1
- subfondsSDA - BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
- 485 lebih...
- Item545 - Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia, yang ditanda tanagani Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Rubini Atmawidjaya yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia di Jakarta Nomor:348/Menhut-VI/84 tanggal 10 September 1994 Tentang Penyelesaian masalah suaka margasatwa Meru Betiri
- Item546 - Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Jawa Timur, Mewakili, Drs. Achmad Broto yang ditujukan kepada Dirketur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan di Jakarta Nomor: 8820/II/JTM-5/89, tanggal 6 November 1989 Tentang Penyelesaian Berita Acara Tata Batas Kawasan CTN Bromo Tengger Semeru
- Item547 - Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departetmen Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat, Ir. Iwi Ijos Sumarta Nomor: 14/Kpts/Kwl.NTB-90, tanggal 19 Mei 1990 Tentang Pemberian Pengakuan Tetap Kepada Sdr. Rifai (UD Gunung Mas) Sebagai Panangkap/ Pengumpul, Pedagang supplier satwa/hasil satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang
- Item548 - Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat, Ir. Iwi Ijos sumarta Nomor: 15/Kpts/Kwl.NTB.1/90, tanggal 11 Juli 1990 Tentang Pemberian Pengakuan Tetap Kepada Sdr. Ronny Ronaluus UD Gama Sebagai Panangkap/ Pengumpul, Pedagang supplier satwa/hasil satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang
- Item549 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 104/Kpts-II/1984 tanggal 17 Mei 1984 tentang Pengenaan Pungutan terhadap Ekspor Satwa Liar yang tidak di lindungi Undang Undang
- Item550 - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia ir. Hasjrul Harahap Nomor: 144/Kpts-II/1991, tanggal 13 Maret 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam
- Item551 - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Ir. Hasjrul Harahap Nomor: 146/Kpts-II/1991 tanggal 13 Maret 1991 tentang Perubahan Bab I Pasal 1 ayat (1), Bab III pasal 8 ayat (1) dan penghapusan bab IV pasal 22 ayat (1). Ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 093/Kpts II/1984 tentang Organisasi dan Tata kerja Inventarisasi dan Perpeetaan Hutan
- Item552 - Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pembinaan Suaka Alam dan Hutan Wisata/Taman Nasional Meru Betiri, Ir. Puja Utama Nomor: 11/pemb/MB/1991/1992, 10 April 1991 Tentang Pembentukan tim Penyusunan Rencana Karya Tahunan (RKT) Proyek Pembinaan Suaka Alam dan Hutan Wisata /Taman Nasional Meru Betiri
- Item553 - Daftar Lampiran Satwa yang di lindungi di Indonesia, Keutusan Menteri Kehutanan Nomor 301/Kpts-II/1991 tanggal 10 Juni 1991
- 21 lebih...