- FondsDIR-SOSPOL-BK-1 - Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur (Buku-1)
- SubfondsII - PEMBINAAN UMUM DAN MASYARAKAT
- SeriesB - Pemilihan Umum
- SubseriesB.2 - Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemilu
- 15 more...
- Item219 - Penetapan hasil Pemilihan Umum dan pengambilan sumpaj / janji Anghota DPRD I / DPRD II diterbitkan oleh Lembaga Pemilihan Umum Santiaji II PPD I seluruh Indonesia pada Pemilu 1997 tanggal 27 – 28 Pebruari 1997
- Item220 - Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerangan RI Nomor : 01/SE/Ditjen-PPG/K/1997 tanggal 3 Maret 1997 tentang ketentuan-ketentuan bagi wartawan asing yang meliput jalannya pelaksanan / penyelenggaraan Pemilihan Umum 1997 di Indonesia
- Item221 - Keputusan Walokitamadya Madiun Nomor : 29/M.58.2/III/1997 tanggal 20 Maret 1997 tentang pembentukan panitia penyelenggara dan penunjukan penyaji santiaji kedua PPS se Kotamadya Madiun
- Item222 - Surat dari Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Panitia Pemilihan Indonesia kepada Ketua PPD I seluruh Indonesia Nomor : 25/PPI-3/K/IV/1997 tanggal 17 April 1997 tentang ketentuan-ketentuan bagi peninjau asing dalam pelaksanaan Pemilu 1997 di Indonesia
- Item223 - Surat dari Sekretaris PPD II Tulungagung kepada Ketua PPD I Jawa Timur Nomor : 59/13.18.3/IV/1997 tanggal 18 April 1997 tentang pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dimasing-masing TPS dalam Kabupaten/Kotamadya Tk. II Tulungagung
- Item224 - Surat dari Sekretaris PPD I Jawa Timur kepada Ketua PPDI Jawa Timur Nomor : 381/13.5/V/1997 tanggal 26 Mei 1997 tentang laporan hasil pemantauan barang-barang untuk pemungutan dan penghitungan suara
- Item225 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 1999 tanggal 24 maret 1999 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Panitia Pelaksana Pemilihan Umum
- Item226 - Surat dari Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur tentang daftar partai politik peserta Pemilu 1999 di Jawa Timur tanggal 9 April 1999
- Item227 - Surat dari Dirjen Sosial Politik Departemen Dalam Negeri tanggal April 1999 tentang daftar partai politik yang telah diteliti dan disahkan Menteri Kehakiman RI