- FondsKPG2 - Kantor Pembatu Gubernur Wilayah II Bojonegoro
- SubfondsF - KETERTIBAN / KEAMANAN
- Series4 - Keamanan Negara
- 1 more...
- Item829 - Surat dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Kantor Sosial Politik, kepada Para Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, nomor: 300/122/422.52/195, tanggal 6 Februari 1985, tentang Petunjuk Penanganan Terhadap Hal-hal yang dapat Menimbulkan Ancaman IPOLEKSOSBUD.
- Item830 - Surat dari Sekwilda Bupati Bojonegoro, H. Machmud Zain, S.H., kepada Gubernur Jawa Timur di Surabaya tanggal 3 September 1981 tentang keresahan karyawan kontraktor PT. Penta Jungwoo Joint Operation
- Item831 - Surat dari Kepala Kantor Sosial Politik Lamongan, F.M. Pranoto, kepada para camat se-kabupaten Lamongan tanggal 15 Maret 1984 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap mutasi penduduk
- Item832 - Surat dari Kabag TU Bojonegoro, Mahar Prastowo, B.A., kepada Bupati Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan c.q. Kepala Kantor Sosial Politik tanggal 30 April 1984 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap mutasi penduduk
- Item833 - Surat dari Kepala Kantor Sosial Politik Lamongan, F.M. Pranoto, kepada Camat Babat, Lamongan tanggal 16 Mei 1984 tentang pencegahan pengerahan TKI ke luar negeri
- Item834 - Surat dari Kepala Kantor Sosial Politik Lamongan, F.M. Pranoto, kepada Camat se-kabupaten Dati II Lamongan tanggal 25 Agustus 1984 tentang penertiban pengerahan tenaga kerja ke luar negeri oleh PT. Putra Gati
- Item835 - Surat dari Kepala Kantor Sosial Politik Lamongan, F.M. Pranoto, kepada Kepala Kantor wilayah departemen tenaga kerja Provinsi Jawa Timur di Surabaya tanggal 4 Oktober 1984 tentang berakhirnya perizinan pengerahan TKI ke Malaysia bagi PT. Sinlas Corp
- Item836 - Surat dari Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan mewakili Soegeng Margoto kepada Gubernur Tingkat I Jawa Timur c.q. Kadit Sosial Politik di Surabaya tanggal 24 Juli 1985, tentang penggagalan keberangkatan TKI secara liar
- Item837 - Kumpulan koran-koran yang menceritakan ata mendeskripsikan tentang penolakan petani terhadap kota tanggal 22 Juli 1991