- FondKPG2 - Kantor Pembatu Gubernur Wilayah II Bojonegoro
- SubfondB - KETATAUSAHAAN
- Serie1 - Organisasi Tata Laksana
- 5 lebih...
- Item69 - Surat dari Pembantu Gubernur di Bojonegoro, Drs. H. Djauhari, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Surabaya, tanggal 28 September 1988, tentang laporan kredit Dinas Poloijo/Padi bulan Agustus 1988
- Item70 - Surat dari Kantor Pembantu Gubernur Bojonegoro, Drs. H. Djauhari, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Surabaya, tanggal 27 Mei-Desember 1989 tentang data kegiatan pembantu Gubernur di Bojonegoro
- Item71 - Surat dari Kantor Pembantu Gubernur Bojonegoro, Drs. H. Djauhari, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Surabaya, tanggal 19 Januari-Desember 1990 tentang laporan data kegiatan pembantu Gubernur di Bojonegoro
- Item72 - Surat dari Kantor Pembantu Gubernur Bojonegoro, Drs. H. Djauhari, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Surabaya, tanggal 9 Februari-Desember 1991 tentang tentang laporan data kegiatan pembantu Gubernur di Bojonegoro
- Item73 - Surat dari Kantor Pembantu Gubernur Bojonegoro, Drs. H. Djauhari, kepada kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Surabaya, tanggal 4 Januari-Oktober 1992 tentang laporan data kegiatan pembantu Gubernur di Bojonegoro
- Item74 - Surat dari Kantor Pembantu Gubernur Bojonegoro, Drs. Poedji Effendi, bagian tata usaha, kepada pembantu Gubernur Bojonegoro, tanggal 11 Januari- Februari 1993 tentang laporan kegiatan pembantu Gubernur Wilayah II Bojonegoro
- Item75 - Surat dari Gubernur Djawa Timur, Kepada Para Residen, bupati, dan walikota (Bag PP) dalam wilayah provinsi jatim, No. Pcg. 20/397,Tanggal 19 Maret 1958, Tentang Peraturan pemerintah No. 4 Th 1958 gadji, biaya perdjalanan, biaya penginapan dan lain-lain tundjangan bagi pedjabat yang mendjalankan perjalanan djabatan sebagai yang dimaksud UU 29 Th 1957.
- Item76 - Surat dari Karesidenan Bojonegoro, Kepada Bupati Bodjonegoro/ Tuban/ Lamongan, No I/4358/Pem.56, Tanggal 25 Juli 1956, Tentang Instructie untuk para Mantri Polisi sebagai pegawai pamong praja.
- Item77 - Surat dari Kementerian dalam negeri Djakarta (M.A. Muchtar), Kepada Semua (Gubernur, Residen, Bupati, Walikota) walikota Djakarta Raya, Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, Kepala Penjelenggara Pendidikan Mahasiswa K.D.N di Jogjakarta, No UP. 33/3/10, Tanggal 20 Maret 1957, PP. No. 4 Th 1956 tentang pembebasan pegawai negara kewajiban untuk membantu pusat organisasi serikat sekerdja.
- 24 lebih...