- FondsKPG2 - Kantor Pembatu Gubernur Wilayah II Bojonegoro
- SubfondsH - AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA
- Series1 - Keagamaan
- Item882 - Surat dari Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Tuban, Moeslimin H. kepada Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor : 450/103/330/1981 tanggal 29 Mei 1981 tentang inventarisasi tempat-tempat Ibadat Cina di Kabupaten Tuban.
- Item883 - Surat dari Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro (Soewito Waskito), Kepada Kepala Dinas Sosial Politik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, No. 300/689/303.409/1992, Tanggal 17 November 1992, Tentang Laporan Tentang Adanya Mashaf Al-Quran Dipotong-potong untuk Pembungkus Permen di Desa Mojosari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.
- Item884 - Surat dari Bupati Lamongan Kepala Daerah Tingkat II Lamongan (Drs. Pratikno), Kepada Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, No. 05 Tahun 1985, Tanggal 21 Mei 1985, Tentang Instruksi Bupati Daerah Tingkat II Lamongan No. 05 Tahun 1985 Tentang petunjuk Kegiatan untuk Menghormati Bulan Ramadhan.
- Item885 - Surat dari Gubernur Jawa Timur, Kepada Bupati/Wali Kota Madya KDH. Tingkat II Up. Kakansospol se Jawa Timur, No. 450/861/330/1981, Tanggal 5 Mei 1981, Tentang Inventarisasi Tempat-tempat Ibadah Cina dan Pokok-pokok Pikiran Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 Tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina.
- Item886 - Surat dari Pelaksana Khusus Panglima Komandan Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Jawa Timur Pulaksusda 082, Imam Hoedojo kepada Dansatgas Intel Komkaptimda Jawa Timur Nomor Surat R/240/Pulak/VIII/1983 tanggal 29 Agustus 1983 tentang Surat pengaduan pendeta Simon Miskan kepada Laksusda Jawa Timur tanggal 4 Juli 1983
- Item887 - Surat dari Pembantu Gubernur Wilayah II Bojonegoro, Drs. Poedjo Effendi kepada Gubernur Jawa Timur Kepala Biro Kepegawaian (Bagian Umum Kepegawaian) tanggal Januari sampai Juli 1994 tentang Laporan izin perceraian dan pelanggaran disiplin PNS