- FondKPG2 - Kantor Pembatu Gubernur Wilayah II Bojonegoro
- SubfondE - HUKUM
- Serie1 - Masalah Pertanahan / Aset
- 12 lebih...
- Item501 - Perampasan tanah bengkok yang berstatus hak pakai
- Item502 - Surat pemberitahuan pencabutan perkara banding antara Ny. Soendini lawan Pemerintah RI
- Item503 - Surat kuasa tergugat dan kuasa penggugat atas nama R. Sukarno Bayukesuma dan atas nama Kanwil Depdikbud Prop. Jatim tentang sengketa tanah hak yasan an. Ny. Soendini ahli waris alm. H. Mashadi
- Item504 - Permohonan pelepasan hak atas tanah bangunan dinas kesehatan kabupaten Bojonegoro tahun 1990
- Item505 - Surat dari bupati kepala daerah tingkat II Lamongan Drs. Prajitno kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. Surat 143/679/422.11/1985 pada tanggal 8 mei 1905 tentang pengajuan persetujuan tukar menukar tanah bondo desa dengan tanah perorangan.
- Item506 - Surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan sekertaris wilayah/daerah Ramelan, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ketua Bapotip Pemda Tingkat I Jawa Timur pada tanggal 15 februari 1979 tentang pengaduan atas penggunaan tanah/runah harta waris secara menyerobot (tanpa ijin pemilik/oleh ny. Mani Desa Mendugo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan)
- Item507 - Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Drs. Sorjadi kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan no.X.739.2- 422/134/310/1982 pada tanggal 15 juli 1982 tentang terminal Babat putusan Mahkama Agung belum dilaksanakan.
- Item508 - Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Asisten I Sekertaris Wilayah Daerah, Kepala Biro Pemerintahan Desa, Drs.Choizin Hudan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban no. 141/24447/012/1982 pada tanggal 22 desemeber 1982 tentang perbuatan melawan hukum penyerobotan tanah
- Item509 - Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Asisten I Sekertaris Wilayah/Daerah u.b. Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa Drs.Choizin Hudan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban no.141/4505/012,1983 pada tanggal 9 maret 1983 tentang perbuatan melawan hukum penyerobotan tanah
- 116 lebih...