- FondsBB - Binnenlandsch Bestuur 1882-1949
- FC - Federale Conferentie
- 3 more...
- Item243 - Gementeblad van Surabaja no.22 Surabaja 8 Februari 1940 (Lembaran Kota Surabaya no.22 Surabaya 8 Februari 1940. membahas mengenai catatan penjelasan peraturan layanan sipil, Peraturan yang mengatur situasi hukum pegawai negeri sipil dalam pelayanan kota, tata cara mengatur dewan kota surabaya dll)
- Item244 - Verslag van het Eerste Congres van Federatie van Drukkerspatroons, Gehauden te Semarang Op 9 en 10 April 1918 (Laporan Kongres Pertama Federasi, yang diadakan di Semarang Pada 9 dan 10 April 1918. membahas mengenai laporan dari kongres pertama federasi dari Drukkerspatroons. Di semarang pada tanggal 9-10 April 1918.)
- Item245 - Struk.No.104/H011 Federale Conferentie Bandoeng 1948 Voorbereindende Staat Kundige Commissie Rapporten . Bundel I Bandoeng, 3 November 1948. (Struk.No.104 / H011. Konferensi Federal Bandung 1948 Laporan Pakar Ahli Negara Persiapan. Bundel I. Bandung, 3 November 1948. membahas mengenai konferensi federal Bandung 1948. komite politik persiapan, dibentuk dengan keputusan komite transfer 8 Juni 1948 no.p / 4 yang diketuai oleh Mr. R.H. Koesna Poeradiredja.)
- Item246 - Struk No.105/H011 Federale. Conferentie. Bandoeng 1948. voor bereidende, Staat Kundige Commissie. Rapporten Bundel II. (Struk No.105 / H011. Konferensi Federal Bandung 1948. Persiapan, Komite Ahli Negara, Laporan Bundle II. berisi laporan mengenai dasar pembagian kekuasaan antara Negara Indonesia serikat pada satu pihak dan Negara- negara bagian serta bagian-bagiannya di lain pihak, pokok tugas pemerintahan federasi, peraturan undang-undang dasar khusus yang mengenai perhubungan antara federasi dan Negara bagian, pemeliharaan tertib hukum konstitusional dalam Negara Indonesia serikat, susunan kehakiman di Negara serikat.)
- Item247 - Struk No.106/H011 Pederale Conferentie Bandoeng 1948 voor Bereidende Staat Kundige Commissie Rapporten. Bundel III (Struk No.106 / H011. Konferensi Federal Bandung 1948 Untuk Laporan Komite Ahli Negara. Bundel III. berisi laporan mengenai kewarganegaraan atau kebangsaan hukum, laporan tambahan tentang kewarganegaraan atau kebangsaan hukum, posisi kaum minoritas di Negara Indonesia, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, posisi orang asing di Negara Indonesia, adapun lampiran 1 : susunan deklarasi internasional tentang hak asasi manusia, lampiran 2 : susunan perjanjian internasional tentang hak asasi manusia.)
- Item248 - Moetamar Federal Bandoeng 1948 Panitia Persiapan Kenegaraan Lapoeran. Bundel II (berisi laporan Moektamar Federal Bandoeng tahun 1948, versi bahasa Indonesia.)
- Item249 - Residentie Besoeki Economie van de Desa (Ekonomi desa Residensi Besuki. membahas mengenai ekonomi desa di Karesidenan Besuki)
- Item250 - We Regelen, Omfrentde Verceniging en Splitsing van Desa‟S op Java en Madoera, met Uitzondering van de Vorstelanden. Gouvernements Besluit Van 28 Oktober 1919 (No.13) Albrecht&Co Weltevreden (Kami mengatur, tentang asosiasi pemisahan Desa di Jawa dan Madura, dengan pengecualian negara kerajaan. Keputusan Pemerintah 28 Oktober 1919 (No.13). membahas mengenai penyatuan dan pemisahan desa di Jawa dan Madura.)
- Item251 - Regentschaps Verslagen. Behoorende Bij HetEindverslag Over Het Desa – Autonomie Onderzoek 1926 (Laporan Kabupaten Milik Laporan Akhir tentang Desa - Penelitian Otonomi 1926. berisi tentang laporan akhir penelitian otonomi desa di beberapa kabupaten, mulai dari kabupaten lebak, sukabumi, bandung, sidoarjo, Cirebon, purwokerto, wonosobo, Kendal, tegal, ponorogo, Kediri, malang, tuban, panarukan(situbondo), dan bangkalan.)
- 26 more...