- FondGARAM3 - PT. Garam Indonesia (persero) Buku-3
- Subfond2 - ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
- Serie2.1 - ADMINISTRASI ORGANISASI DAN TATALAKSANA
- 27 lebih...
- Item1667 - Surat dari Perusahaan Garam Negeri kepada Penguasa Pengaraman Sumenep dal lain-lain nomor : 7063.1.1 tanggal 28 November 1950 tentang maklumat pemerintah Republik Indonesia.
- Item1668 - Dienstregeling Der N.V Koninklijke Paketvaar – Maatschappij voor het jaar 1951
- Item1669 - Keputusan Presiden No.175 tahun 1952 tentang cara hubungan dan kerja sama antara pemerintah sipil dan angkatan perang
- Item1670 - Undang-undang nomor : 32 tahun 1956 tanggal 31 Desember 1956 tentang perimbangan keuangan antara negara dengan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
- Item1671 - Salinan Peraturan Pemerintah nomor :138 tahun 1961 tanggal 17 April 1961 tentang pendirian Perusahaan Negara Garam Presiden RI oleh Sekretariat 18 Negara.
- Item1672 - Surat dari Perusahaan Negara Garam Perwakilan Perkapalan Kalianget kepada Kepala Perusahaan Negara Garam di Kalianget nomor : A.8393.5.9 tanggal 11 September 1961 tentang Peraturan Penguasa Perang tertinggi nomor : 14 tahun 1961 tentang pencegahan kagiatan-kegiatan yang dapat mengganggu / menghambat kelancaran perusahaan yang menyelenggarakan program pemerintah di bidang sandang, pandang
- Item1673 - Surat dari Perusahaan Negara Garam Jakarta kepada Kepala Pembikinan Garanm perusahaan Negara Garam di Kalianget nomor : 22897 tanggal 13 September 1961 tentang melaksanakan peraturan penguasa perang pusat Nr.Prt/Peperpu/051/1959
- Item1674 - Surat dari Perusahaan Negara Garam Pembikinan Garam kepada Kepala perwakilan Perkapalan garam PN.Garam dan lain-lain nomor : 4853.A/IJ tanggal 14 Desember 1961 tentang Salinan dari Keputusan Presiden RI nomor : 165 tahun 1960 tentang anggaran dasar front Nasional serta penjelasannya.
- Item1675 - Surat dari Kepala Urusan Kantor Pembikinan Garam, Perusahaan Negara Garam kepada semua Kepala urusan pada kantor Kalianget nomor :4852 A/IJ tanggal 14 Desember 1961 tentang Penyampaian Surat Keputusan Menteri/Jaksa Agung nomor : Org/DKT/A/9300/17 mengenai pembentukan dan penentuan daerah hukum kejaksaan Tinggi dan Keputusan Menteri/Jaksa Agung nomor : Org/DKT/A/9895/18 mengenai Pembentukan Cabang-cabang Kejaksaan Tinggi dan Penentuan daerah hukumnya.
- 39 lebih...