- FondBALITBANG - Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur PERIODE 1987 - 2010
- SerieII - Bidang Pemerintahan
- 9 lebih...
- Item27 - Perjanjian kerjasama Penelitian, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur dengan Pusat Pengembangan Daerah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tentang " Penelitian dan Pengembangan Mekanisme hubungan antara Legislatif dan Eksekutif dalam perspektif pelaksanaan otonomi daerah. Tahun Anggaran 2001
- Item28 - Eksekutif Summary. Mekanisme hubungan Legislatif dan Eksekutif dalam perspektif pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Nganjuk. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya Malang. tahun 2001
- Item29 - Ringkasan Laporan Penelitian, Pengembangan Mekanisme hubungan Eksekutif dan Legislatif dalamperspektif pelaksanaan Otonomi Daerah. Penelitiam di Kabupaten Banyuwangi. kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur dengan Bagian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tahun 2001
- Item30 - Ringkasan hasil penelitian pengembangan mekanisme hubungan eksekutif dan legislatif dalam perspektif pelaksanaan otonomi daerah (penelitian dilakukan di Kabupaten Pacitan, Ngawi dan Banyuwangi). Penelitian dilaksanakan atas kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur dengan Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tahun 2001
- Item31 - Ringkasan laporan penelitian pengembangan mekanisme hubungan eksekutif dan legislatif dalam perspektif pelaksanaan otonomi daerah (penelitian dilakukan di Kabupaten Banyuwangi) penelitian ini dilaksanakan atas kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur dengan Bagian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tahun 2001
- Item32 - Laporan akhir hasil penelitian. Penelitian Pemilu Multi-Partai dan Partisipasi Politik Masyarakat. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur. Tahun 2003
- Item33 - Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Yth Sdr. 1. Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2. Kepala Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur 3. Pimpinan BUMD Provinsi Jawa Timur 4. Bupati/Walikota se Jawa Timur tentang pemberitahuan banyak terjadi penyalahgunaan pimpinan KPK oleh pihak-pihak lain dengan modus operandi.
- Item34 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota
- Item35 - Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otoda No. 40 tahun 2000 tentang Litbang di lingkungan Depdagri dan Otoda dan Pemda Jakarta.
- 133 lebih...