- FondSOSPOL5 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur (Buku-5)
- SubfondIII - BIDANG INTEGRASI BANGSA
- Serie2 - Pemilu
- 71 lebih...
- Item3455 - Surat dari Komisi Pemilihan Umum kepada PPD I Jawa Timur perihal perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 1999 tentang jumlah kursi anggota DPRD II yang dipilih dan diangkat untuk tiap daerah pemilihan dalam Pemilu tahun 1999 sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 129 Tahun 1999, tanggal 19 Juli 1999
- Item3456 - Surat dari Komisi Pemilihan Umum kepada Bupati Malang tentang pengisian keanggotaan DPRD kota pemilihan umum, data jumlah penduduk dan hasil perhitungan suara, proses pengisian keanggotaan DPRD Kota Batu pada Pemilu 1999, Malang 30 Juli 2001
- Item3457 - Keputusan Panitia Pemilihan Umum Tingkat II Banyuwangi nomor 219/M.B.II/VIII/1999 tentang penetapan hasil perhitungan suara untuk anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi dalam Pemilu 1999, tanggal 4 Agustus 1999
- Item3458 - Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 92 Tahun 1999 tentang pengesahan penetapan keseluruhan hasil perhitungan suara pemilihan umum Tahun 1999 untuk DPR, DPRD I dan DPRD II secara nasional, tanggal 4 Agustus 1999
- Item3459 - Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999 Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep oleh Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Sumenep, tanggal 7 Agustus 1999
- Item3460 - Surat dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Sumenep kepada Pimpinan Partai Politik perihal hasil rapat pleno PPD II Sumenep, tanggal 7 Agustus 1999
- Item3461 - Buku lampiran penyelenggraan Pemilihan Umum tahun 1999 Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo, Situbondo 11 Agustus 1999
- Item3462 - Surat dari Kodya Mojokerto kepada Ketua Panwaslu Kodya Mojokerto tentang penolakan terhadap keputusan PPD II Kota Mojokerto, Mojokerto 14 Agustus 1999
- Item3463 - Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Ponorogo kepada Ketua PP I Jawa Timur tentang tanggapan atas penafsiran pasal 1 ayat 7 dan pasal 68 ayat 1 serta pasal 69 Undang-undang nomor 3 Tahun 1999, Ponorogo 18 Agustus 1999
- 91 lebih...