- FondBB - Binnenlandsch Bestuur 1882-1949
- subfondsLV - Local Verordeningen
- 6 lebih...
- Item172 - De Regentschapsraad Van Djombang Stelt Vast De Volgende Verordening : Bouwverordening Van HetRegentschap Djombang seri C No.11 (Dewan Kabupaten Djombang Menetapkan Peraturan Selanjutnya Peraturan Pembentukan Gedung kabupaten Djombang seri C No.11 mengenai Dewan Kabupaten Djombang menetapkan Peraturan Selanjutnya: Memperbaharui Peraturan Kabupaten Djombang)
- Item173 - Handleiding Ten Dienste Van De Inlandsche Bestuursambtenaren op Java En Madura No. 2/B.B. Hoofdgeld-Ordonnantie. Heerendiensten Op Java En Madoera. Uitgave Van Het Departement Van Bennenlandsch Bestuur. Batavia-Landsdrukkerij 1918 (Buku panduan untuk layanan pejabat pemerintah pribumi di Jawa dan Madura No. 151 2 / BB. Peraturan keuangan Utama. Kerja paksa untuk tuan tanah Di Jawa Dan Madura Diterbitkan oleh Departemen Bennenlandsch Bestuur. Berisi mengenai panduan untuk pejabat pemerintah pribumi di Jawa dan Madura mengenai kerja paksa di Jawa dan Madura dan peraturan uang pokok)
- Item174 - Pimpinan bagi Prijaji Boemipoetra No.13/O.E Ordonansi-Waba dan Reglemen – memboewangkan Toelar. Dikeloewarkan oleh Departemen Pemerintahan Dalam Negeri. Landsdrukkerij-Wetevreden 1919 (Buku Panduan untuk pejabat pribumi di jawa dan madura. Nomer 25 / B.B. zat eksplosif. Publikasi departemen administrasi domestik. Berisi tentang tata cara dan peraturan tentang penanggulangan wabah agar tidak menular, yang berisi tentang perubahan dan penetapan mengenai pencegahan dan memeranginya)
- Item175 - Handleiding Ten Dienste van De Inlandsche Bestuursambtenaren Op Java En Madura No. 25/B.B. Ontplofbare Stoffen Uitgave Van Het Departement van Binnenlandsch Bestuur. G. Kolf & co – Batavia 1919 (Kontrol kepemimpinan pejabat pemerintah Indonesia di Jawa dan Madura No. 175. 25 / BB Publikasi yang Dapat Dijelaskan dari Departemen Pemerintah Internal. Berisi tentang panduan untuk pejabat pemerintah Indonesia di Jawa dan Madura yang berisi tentang peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan bahan peledak)
- Item176 - Pemimpin Bagi Prijaji Boemipoetra di Tanah Djawa dan Madura No.37/OE Perkara Agama Boemipoetra di Keluewarkan oleh Depaertemen Pemerintahan dalam Negeri. Batavia Drukkerij Ruy Grok&Co 1920. (panduan untuk pejabat pemerintah Indonesia di Jawa dan Madura yang berisi tentang peraturan dan ketentuan yang berkaitan pembahasan agama islam pribumidan berbagai ketentuan yang menyangkut agama islam bagi pribumi)
- Item177 - Mr . C. Asser‟s, Handleding Tot De Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht Algeemen Deel Door. Mr Paul Scholten. Hogleerar aan de Universiteit Van Amsterdam N.v.Uitgevers – Maatschappij. W.E.J Tjeenk Willink Zwolle 1931. (Mr. C. Asser‟s, Buku Panduan Untuk Praktek Hukum Sipil Belanda bagian parsial. Mr. Paul Scholten. profesor di Universitas Amsterdam. Panduan yang berisi tentang metode hukum privat, batas-batas hak atas waktu dan tempat, kode sipil dan sejarahnya, 1931)
- Item178 - Bepalingen en Beginsele der Decentralisatie Van 1903 Door Mr.J.J Schrieke Bijqewerkt tot 1 April 1920. Uitgave Van de Comissie Voor de Volkslecteur Weltevreden (Ketentuan dan Desentralisasi Badan Pokok Mulai Tahun 1903 Oleh Mr.J.J Schrieke Bijqewerkt hingga 1 April 1920 Publikasi Komite untuk sastra rakyat. Berisi tentang Ketentuan dan Prinsip Desentralisasi yang membahas mengenai konsep desentralisasi, tujuan desentralisasi. prinsip utama desentralisasi dan aplikasinya)
- Item179 - Decentralisatie Wetgeving Tweede Herziene en Bijgewerkte Uitgave. Gedrukt Bij. AlBrecht&Co. Weltevreden Buitenzorg September 1918 (Kebijakani Desentralisasi Edisi Kedua Yang Direvisi dan Diperbarui. Bogor September 1918. Berisi tentang peraturan umum, perintah dan surat, daftar kertas resmi yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu)
- Item180 - VOORNAAMSTE Voorschriften en Personalia Betreffende de Decentralisatie en de Bestuurshervorming Vierde Druk. Weltevreden Landsdrukkerij 1927 (Ketentuan Utama dan Peraturan Mengenai Desentralisasi dan Reformasi Tata Pemerintahan Empat Dasawarsa. berisi tentang regional dan lokal pemerintahan sendiri, perincian pribadi, persenjataan provinsi, peraturan kabupaten, dewan kota)
- 4 lebih...