- FondBALITBANG - Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur PERIODE 1987 - 2010
- SerieII - Bidang Pemerintahan
- 16 lebih...
- Item34 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota
- Item35 - Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otoda No. 40 tahun 2000 tentang Litbang di lingkungan Depdagri dan Otoda dan Pemda Jakarta.
- Item36 - Surat dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Timur kepada Bupati/Walikota seluruh Jawa Timur tentang program penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan tahun anggaran 2001
- Item37 - Research Design. Evaluasi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan kinerja daerah otonom dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
- Item38 - Pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan tahun 2007 dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur. Tahun 2007
- Item39 - Sumbangan pemikiran, revisi Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur Jl. Gayung Kebonsari No. 56 Surabaya
- Item40 - Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Yth. 1. Pembantu Gubernur di Jawa Timur, 2. Ketua/Kepala Dinas/Badan/Lembaga dlingkungan pemerintah provinsi daerah tingkat I Jawa Timur 3. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Timur 4. Asisten Sekretariat Wilayah/Daerah dan Kepala Biro dilingkungan Setwilda Tingkat I Jawa Timur tentang perubahan sebutan nomenklatur dan titelatur berdasarkan Undang-undang No. 22 taun 1999 tentang pemerintahan daerah
- Item41 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 7 tahun 2000 dengan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Timur diperbanyak oleh Balitbang Provinsi Jawa Timur
- Item42 - Surat dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur tentang konsep penanganan urusan pertanahan di Provinsi Jawa Timur. Surabaya 26 Juli 2000
- 126 lebih...