- FondKPG-KEDIRI - Kantor Pembatu Gubernur Kediri
- subfondsD - KELEMBAGAAN
- Item344 - Surat Sekretaris Wilayah Daerah Kediri, Drs. R. Moeljono pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur perihal Pertemuan Konsultasi antara Pejabat dari Dit.Jen. P.U.O. dan Pejabat di Daerah, tanggal 12 September 1987.
- Item345 - Rangkuman hasil rakor antar instansi Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Tim Teknis Hukum kantor Menteri Negara KLH, tanggal 7-8 Desember 1987 di Surabaya
- Item346 - Surat Sekretaris Wilayah Daerah Nganjuk, Slamet pada Gubernur Jawa Timur dan Pembantu Gubernur Kediri perihal Risalah Sidang Paripurna DPRD, tanggal 23 April 1988.
- Item347 - Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Trimarjono, S.H pada Menteri Dalam Negeri Jakarta perihal belum adanya dasar bagi penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II, tanggal 21 Nopember 1988.
- Item348 - Surat Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Jawa Timur, Drs. Soeprapto pada Bupati Magetan, Bupati Blitar, Bupati Pasuruan, dan Bupati Situbondo perihal Pembentukan Lembaga asisten sekretaris wilayah daerah dan asisten sekretaris kotamadya di daerah tingkat II, tanggal 9 April 1991.
- Item349 - Surat Wakil Gubernur Jawa Timur, Harwin Wasisto pada Menteri Dalam Negeri RI perihal usul pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Tingkat II, tanggal 29 April 1991.
- Item350 - Surat Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Jawa Timur, Drs. Soeprapto, pada Bupati Jombang dan Tuban serta Walikota Kediri tentang Pembentukan Lembaga Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah dan Sekretaris Kotamadya – Daerah Tingkat II. Surabaya, tanggal 9 Desember 1991.
- Item351 - Surat Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Blitar, Drs. Djunaid Kedde pada Gubernur Jawa Timur perihal Laporan Peresmian Kantor Unit Pelayanan Umum Terpadu Daerah (UPTD), tanggal 6 Maret 1998
- Item352 - Surat Sekretaris Wilayah Daerah kabupaten Kediri, Drs. Usman Abdullah pada Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI perihal Inventarisasi jenis izin, prosedur dan penerapan tarif, tanggal 22 Maret 1996
- 12 lebih...