Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) Provinsi Jawa Timur
Masuk
Telah memiliki akun?
Email
*
Kata kunci
*
Masuk
Tautan cepat
Tautan cepat
Tentang Kami
Bantuan
Statistik Jumlah Kunjungan
Statistik Rujukan Pengakses
Statistik Kunjungan Perhalaman
Statistik Geografis Pengunjung
Bahasa
Bahasa
English
Bahasa Indonesia
Clipboard
Clipboard
Hapus Pilihan
Buka clipboard
Load clipboard
Save clipboard
Telusur
Telusur
Deskripsi Arsip
Pencipta Arsip
Pengelola Arsip
Fungsi
Subjek
Tempat
Objek Digital
Pencarian
Pencarian menyeluruh
Pencarian
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
Pencarian lengkap »
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
Khazanah
Pencarian cepat
Fond
BAKORWILMALANG - Badan Koordinasi Wilayah III Malang (Periode 1963-2000)
Serie
1 - PERATURAN – PERATURAN
subserie
d - Keputusan Menteri
Item
8 - Surat Pembantu Gubernur Wilayah IV Malang pada Bupati/Walikotamadya se wilayah Pembantu Gubernur IV malang, tanggal 12 Agustus 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dilampiri salinan keputusan dimaksud.
Item
9 - Surat Menteri Dalam Negeri RI pada Gubernur KDH Tingkat I se Indonesia tentang penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 620 – 280 Tahun 1994 tentang penetapan status ruas-ruas jalan sebagai jalan propinsi, dilampiri salinan keputusan dimaksud.
Item
10 - Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur pada Bupati Walikotamadya se Jawa Timur tanggal 7 September 1995 tentang penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 580-154 tentang pembentukan Badan Pembina Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat seluruh Indonesia, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 60 Tahun 1995 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, beserta salinannya.
Laporan
Surat Menteri Dalam Negeri RI pada Gubernur KDH Tingkat I se Indonesia tentang penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 620 – 280 Tahun 1994 tentang penetapan status ruas-ruas jalan sebagai jalan propinsi, dilampiri salinan keputusan dimaksud.
Tidak ada laporan yang relevan dengan item ini
Batal