- FondDIR-SOSPOL-BK-1 - Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur (Buku-1)
- SubfondII - PEMBINAAN UMUM DAN MASYARAKAT
- SerieA - Hubungan Aparatur Pemerintah dan DPRD
- subserieA.1 - Aparatur Pemerintahan
- 18 lebih...
- Item174 - Surat dari Kakan Sosial Politik Kab.Trenggalek kepada Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur Nomor : 140/08/423.075/1995 tanggal 4 Januati 1995 tentang tanggapan pemerintah Desa Watulimo
- Item175 - Surat dari Kakan Sosial Politik Kab.Jombang kepada Kadit Sospol Proponsi Jawa Timur tanggal 10 April 1995 tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kab.Jombang
- Item176 - Surat dari Kakan Sosial Politik Kab.Mojokerto kepada Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur Nomor : 141.04/212/406.44/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang laporan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa dan Sekretaris Desa di Kab.Mojokerto
- Item177 - Surat dari Komando Daerah Militwer V Brawijaya tanggal 30 Desember 1996 tentang surat keterangan tidak akan merangkap jabatan bila menjadi Anggota DPRD Tk. II di Kab.Magetan
- Item178 - Surat dari Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur kepada Dirjen Sosial Politik Departemen Dalam Negeri tanggal 22 Januari 1997 tentang penjelasan tentang maslaah Bupati Madiun
- Item179 - Salinan Keputusan Bupati KDH Tk. II Lamongan Nomor : 882/42/410.031/SK/1997 tanggal 21 Juli 1997 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai staf ahli Bupati KDH Tk. II lamongan Bidang Intensifikasi Pendapatan Asli daerah Kab.Lamongan
- Item180 - Surat dari embaga Advokasi Reformasi Malang kepada Presiden RI di Jakarta Nomor : 04/C/Larem/VII/1998 tanggal 5 Juli 1998 tentang laporan hasil penyaringan Bacawal KMM
- Item181 - Surat dari Asisten Ketataprajaan Tk. I Jawa Timur kepada Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur Nomor : 131/7883/012/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang pencalonan Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur, Bupati Magetan, Madiun, Lumajang, Bondowoso, Walikotamadya Probolinggo dan malang
- Item182 - Surat dari Kakan Sosial Politik Kotamadya Blitar kepada Walikotamadya KDH Tk. II Blitar Nomor : 130.04/1087/422.30/1998 tanggal 17 Juli 1998 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- 3 lebih...