- FondBPM1 - Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur (Buku-1)
- SubfondI - Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- Serie4 - Tahun 1987
- 179 lebih...
- Item222 - Laporan Penanaman Modal (PMDN/PMA) di Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur tahun 1992. dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tk I Jawa Timur bulan Maret 1993
- Item223 - Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Timur kepada PT Mahkota Adinusa di Surabaya tanggal 3 April 1992 tentang ijin bangunan, ijin undang-undang gangguan HO ( PT Mahkota Adinusa ).
- Item224 - Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Timur kepada Gubernur KDH Tk I Jawa Timur tanggal 14 April 1992 tentang permohonan konfirmasi pencadangan tanah ( PT Singobaja Surya ).
- Item225 - Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Timur kepada Gubernur KDH Tk I Jawa Timur tanggal 14 April 1992 tentang permohonan konfirmasi pencadangan tanah ( PT Singobaja Surya ).
- Item226 - Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Timur kepada Direktur PT Arjuna Mulia Lestari Malang tenggal 12 April 1992 tentang permohonan hak guna bangunan atas tanah negara bekas hak erfpacht.
- Item227 - Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Timur kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Jakarta tanggal 14 Mei 1992 tentang Konfirmasi pencadangan tanah untuk pembangunan industri percetakan ( PT Cendana Emas Windu ).
- Item228 - Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Direksi PT Hotel Dirgahayu Indah Raya Pasuruan tanggal 29 Mei 1992 tentang persetujuan pengunduran jadwal waktu penyelesaian proyek dan pengimporan sisa mesin-mesin.
- Item229 - Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Timur kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 6 Juli 1992 tentang permohonan hak guna bangunan ( HGB ) PT Jentsong Indonesia di Kabupaten Gresik.
- Item230 - Beberapa keputusan dan peraturan tentang penanaman modal ( 6 Juli 1992 ) oleh Ir. Soedarman Ketua BKPMD Propinsi Jawa Timur perihal tata cara penanaman modal
- 176 lebih...