- FondGARAM2 - PT. Garam Indonesia (persero) Buku-2
- Subfond1 - PERIODE PERUSAHAAN GARAM DAN SODA NEGERI 1952 – 1961
- SerieA - PERATURAN PERUNDANGAN
- 9 lebih...
- Item582 - Undang-undang No. 82 Tahun 1958 Pembuat Presiden Indonesia Ir. Soekarno tentang perpanjangan jangka waktu satu tahun daripada keadaan perang yang telah dinyatakan dengan Keputusan Presiden Rl No. 225 Tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957 dan yang disyahkan dengan Undang-undang No. 79 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 170) untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- Item583 - Surat kawat dari Kepala Pembikinan Garam PGSN tenggal 24 Oktober 1959 No. 3936.B3/4C tentang Undang-Undang No. 13 Tahun 1957 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1957
- Item584 - Surat kawat dari Wakil Kepala Cabang Pembikinan Garam PGSN kepada Kepala Bagian Kepala Seksi di kantor Cabang Pabrik Garam PGSN dll, tentang Perpu No. 19/1960 mengenai perusahaan negara.
- Item585 - Salinan Undang-Undang Nr. 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang
- Item586 - Salinan Surat dari Kepala PGSN kepala Bagian Tata Usaha kepada Kepala Perusahaan Pembikinan Garam di Kalianget tanggal 19 Nopember 1952 No. 30114 tentang Salinan Surat Edaran Jaksa Agung tanggal 24 Desember 1951 Nr. PI/65 dan tanggal 7 Oktober 1952 Nr.PI/1933 perihal menjelaskan dan mempertangguhkan perkara.
- Item587 - Surat dari Kepala Perusahaan Pembikinan Garam kepada Kepala PGSN di Jakarta tanggal 26 Nopember 1954 No. 4378.1.1/A tentang Petunjuk pelaksanaan PP No. 19 tahun 1952 tentang kedudukan sebagai pegawai negeri tetap memuat pasal 11 PP No. 59/1951.
- Item588 - Surat dari Penguasa Pegaraman Sumenep, dll dari Kepala Perusahaan Pembikinan Garam tentang istirahat dalam negeri sesuai Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953.
- Item589 - Surat dari a.n. Kepala Perusahaan Pembikinan Garam kepada Kepala Pabrik Garam Kalianget tentang Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1956 tentang pembentukan koordinasi pemerintahan sipil.
- Item590 - Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1957 tentang penyerahan pajak negara kepada daerah Republik Indonesia
- 90 lebih...