- FondDPRD2 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur
- Serie6 - Rencana Pembangunan jangka menegnah Daerah Provinsi Jawa Timur
- 331 lebih...
- Item1212 - Surat dari sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur kepada Ketua Komisi E ( Kesejahteraan Rakyat ) DPRD provinsi Jawa Timur tanggal 27 Agustus 2003 tentang penguatan Institusi pemberdayaan masyarakat di Provinsi Kabupaten dan Kota
- Item1213 - Surat dari sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur Kepada Ketua Komisi E (Kesra) DPRD Provinsi Jawa Timur tanggal 9 Desember 2003 tentang keberadaan Badan perpustakaan
- Item1214 - Surat dari Dewan koperasi indonesia Wilayah Provinsi Jawa Timur kepada Pimpinan DEKOPIN Tanggal 15 Juni 2006 tentang hasil raker tahun 2006
- Item1215 - Surat dari pengurus daerah PMI jawa timur kepada gubernur provinsi jawa timur tanggal 30 april 2007 tentang peletakan batu permata pembangunan gedung balai Diklat PMI Jatim dan Fasilitas pendukungnya
- Item1216 - Laporan progam legislasi daerah Jawa Timur Tahun 2007 dari Kanwil Departemen Hukum dan Ham jawa Timur
- Item1216A - Surat dari Wakil ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa timur kepada ketua DPRD Provinsi Jawa Timur tanggal 20 Oktober 2000 Tentang Persetujuan peningkatan status kotif batu diusulkan menjadi Pemerintahan Kota
- Item1217 - Surat Fax dari direktur jenderal Bina Pembangunan daerah H. Syamsul Arief Rivai Kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur Tanggal 22 Mei 2006 Nomor " 188.341/637/IV/Bangda Tentang Tanggapan/Masukan Terhadap Raperda RTRW Provinsi Jawa Timur
- Item1218 - Surat dari sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur Kepada ketua Komisi A ( Pemerintahan ) DPRD Provinsi Jawa Timur tanggal 25 April 2007 No. 542/3575/050/2007 Tentang Batas Wilayah Kabupaten Sumenep
- Item1219 - Surat dari sekretaris jenderal DPR RI Ir. Siti Nurbaya, Msc Kepada ketua DPRD Provinsi Jawa Timur perihal pengawasas/Evaluasi pemekaran wilayah tanggal 4 Oktober 2007 dan Lampiran Daftar daerah otonom baru pembentukan tahun 1999-2007 (165 Daerah), dan instrumen Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Pemekaran oleh DPR RI
- 57 lebih...