- FondsBPM1 - Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur (Buku-1)
- SubfondsI - Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- Series4 - Tahun 1987
- 284 more...
- Item327 - Keputusan Mentri Negara penggerak Dana Investasi /Ketua BKPM No.444/T/ papertal /1996 tentang pemberian ijin tetap usaha Hotel PT Sari Puri Permai Hotel tanggal 25 Juli 1996
- Item328 - Keputusan Mentri Negara penggerak Dana Investasi /Ketua BKPM No.497/T/ papertal /1996 tentang pemberian ijin tetap usaha Hotel PT Citraland Surabaya Padang Golf tanggal 19 Agustus 1996
- Item329 - Keputusan Mentri Negara penggerak Dana Investasi Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 443/T/perhubungan /1996 tentang pemberian ijin tetap usaha pelayanan Mentri Negara penggerak Dana Investasi /Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal pada PT pelayanan Nusantara Meratus di bidang usaha pelayanan dalam Negeri
- Item330 - Keputusan Mentri Negara penggerak Dana Investasi Ketua BKPM No 262 /T/parportel /1996 tentang pemberian ijin tetap usaha Hotel PT Devesindo Indra Raya
- Item331 - Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua BKPM no. 759 /T / Parpostel / 1996 tanggal 4 Desember 1996 tentang pemberian ijin tetap usaha Hotel an. PT Ramasari Surya Persada.
- Item332 - Surat dari BKPMD Propinsi Jawa Timur kepada BKPM Jakarta tanggal 23 Desember 1996 tentang evaluasi laporan kegiatan penanaman modal PT Spartwood Products bidang usaha : industri pengolahan kayu lokasi di Gedangan Sidoarjo.
- Item333 - Surat dari BKPMD Propinsi Jawa Timur kepada BKPM Jakarta tanggal 22 Desember 1996 tentang evaluasi laporan kegiatan penanaman modal PT Sanjaya Coating Perdana bidang usaha : industri pengolahan kayu lokasi di PT Sier.
- Item334 - Keputusan Mentri Negara penggerak Dana Investasi Ketua BKPM No 69 /T/Perhubungan /1997 tentang pemberian ijin usaha an. Primer Koperasi Angkatan Laut Juanda (Primkopal Juanda) tanggal 17 Pebruari 1997.
- Item335 - Surat Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua BKPM kepada Yamaha Corporation, Japan tanggal 15 April 1997 tentang surat pemberitahuan " persetujuan Presiden ".
- 71 more...