Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Soelarso, Nomor 135 tahun 1989 tanggal 26 April 1989 tentang Penghapusan tanah dan rumah dinas yang terkena proyek kali Madiun dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jatim.

Laporan dari Kepala Biro Desa dan Daerah, Hamdani, a.n. Kementrian Penerangan No. 11/U.P tanggal 3 Maret 1956 mengenai Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1956 tentang Pembubaran Komisariat Urusan Daerah-Daerah Otonom.

Data-data Pemerintahan Kotamadya Madiun dihimpun per 1 Januari 1974 dalam rangka peninjauan kembali Daerah Otonom Tingkat II berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Pebruari 1974 Nomor LBO 1/1/4. Dari Sekretaris Daerah Tingkat II Kotamadya Madiun, Moch. Solikoen, B.A,

Surat dari Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Ngawi, Oentoeng Sobirin, a.n. Bupati Ngawi kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur Up. Direktorat Pemerintahan No: H.9/56/Drh tanggal 11 April 1974 tentang Data-data Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi dalam rangka peninjauan kembali Daerah Otonom Tingkat II.

Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Surabaya, Moelyoto, a.n. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Surabaya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur Up. Kepala Direktorat Pemerintahan No: Pem.4180/30/74 tanggal 19 April 1974 tentang Peninjauan kembali Daerah Otonom Tingkat II.

Surat dari Sekretaris Pembantu Gubernur di Bondowoso, Drs. Soelarto Kartosoewito, a.n. Kepala Pembantu Gubernur di Bondowoso kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No: PM.021/2963/77 tanggal 8 September 1977 tentang Inventarisasi dan pengelolaan tanah-tanah milik desa di daerah Jember

Surat dari Sekretaris Wilayah Daerah, Soekodihardjo, a.n. Walikotamadya Blitar kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No: PM 021/3904/77 tanggal 11 Nopember 1977 tentang Inventarisasi dan pengelolaan tanah-tanah milik desa di daerah Blitar.

Surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngawi, Soewojo, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No: Ds./3184 tanggal 1 Desember 1977 tentang Inventarisasi dan pengelolaan tanah-tanah milik desa di daerah Ngawi.