FondsBB - Binnenlandsch Bestuur 1882-1949
LV - Local Verordeningen
Item166 - Geheim Voor Den Dienst. Nota: Betreffende Overdracht Van Bevoegdhe den Inzake gronddhuuraangelegen heden op hetInlandsch bestuur in hetkedirische Kediri Snelpers 1929. (Rahasia Untuk Layanan. Catatan: Mengenai Transfer Kekuasaan terkait masalah sewa tanah pemerintahan dalam negeri di Kediri Snelpers 1929 Mengenai perpindahan kekuasaan terkait urusan sewa tanah di pemerintah Indonesia di kediri)
Item167 - Bijvoegsel No. 18 (1930) Stadsgemeenteverordeningen (lampiran No. 18 (1930) Tata Cara Hukum Kota yang mencakup tata cara kabupaten dewan kota Batavia)
Item168 - Locale Verordeningen Andere Beschikkingen Van Locale Raden En Gewestelijke Verordeningen. Inhoudsopgave 1935 (Peraturan Daerah dan Keputusan Lain dari Dewan Lokal dan Peraturan Daerah. Daftar isi 1935 yang berisi daftar Peraturan Lokal Keputusan Lain dari Dewan Lokal dan Peraturan Daerah)
Item169 - Bataviasche Personeel Veror Deningen 1938 (Peraturan Personil Batavia 1938. Berisi tentang, ketentuan umum, Penunjukan staf komunitas perkotaan dan pekerjaan dari pegawai provinsi dan provinsi dan daerah tersedia untuk kotamadya, transportasi saat pengangkatan dan setelah pemutusan hubungan kerja dengan kotamadya, inspeksi, remunerasi, janji ke posisi yang lebih tinggi, bantuan penyembuhan dan kebidanan, kewajiban dan larangan, penghasilan tambahan dan topik terkait, jam kantor lembur, status penilaian, penyediaan uang muka atas imbalan, penggantian biaya penyeberangan, yang telah dibayarkan oleh pemerintah kota, pemotongan pendapatan yang sedang berlangsung untuk membayar utang kepada pemerintah kota, pemulihan remunerasi berlebihan dan penghasilan lainnya, tempat tinggal resmi, suspensi, hukuman dan komisi nasihat tentang hukuman, gangguan dari layanan dan dari pekerjaan dan yang terakhir bantuan jika ada layanan yang tidak benar.)
Item170 - Mededeelingen Van de Af Deeling Bestuurs Zaken den Buttenge Inesten Van Het Departement Van Ninnen Lendsch Bestuur Serie A No. 12 Zelf Bestuurs Verordeningen Gouvernement der Molukken Landsdrukkerij Batavia Centrum 1931 (Pengumuman dari Departemen Urusan Administrasi Wilayah Luar Departemen Dewan Dalam Negeri Seri A 12 Peraturan Pemerintah sendiri Provinsi Maluku. Bercerita tentang kota ternate, mulai dari hukum, keuangan, pemerintahan, layanan, layanan medis, pertanian, industri, perdagangan dan perusahaan daerah.)
Item171 - Turunan: Peraturan Daerah No. 1/1955 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Bojonegoro tentang Kewajiban memeriksakan becak dan keahlian untuk mengemukakannya (turunan perda ini juga berisi tentang pemberian tunjangan kepada pegawai Daeerah otonom, perjajalanan dinas pegawai daerah otonom, kedudukan, pemberian uang duka terhadap janda atau ahli waris pegawai daerah, daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat dan lain-lain.)
Item172 - De Regentschapsraad Van Djombang Stelt Vast De Volgende Verordening : Bouwverordening Van HetRegentschap Djombang seri C No.11 (Dewan Kabupaten Djombang Menetapkan Peraturan Selanjutnya Peraturan Pembentukan Gedung kabupaten Djombang seri C No.11 mengenai Dewan Kabupaten Djombang menetapkan Peraturan Selanjutnya: Memperbaharui Peraturan Kabupaten Djombang)
Item173 - Handleiding Ten Dienste Van De Inlandsche Bestuursambtenaren op Java En Madura No. 2/B.B. Hoofdgeld-Ordonnantie. Heerendiensten Op Java En Madoera. Uitgave Van Het Departement Van Bennenlandsch Bestuur. Batavia-Landsdrukkerij 1918 (Buku panduan untuk layanan pejabat pemerintah pribumi di Jawa dan Madura No. 151 2 / BB. Peraturan keuangan Utama. Kerja paksa untuk tuan tanah Di Jawa Dan Madura Diterbitkan oleh Departemen Bennenlandsch Bestuur. Berisi mengenai panduan untuk pejabat pemerintah pribumi di Jawa dan Madura mengenai kerja paksa di Jawa dan Madura dan peraturan uang pokok)
11 more...

Reports

Bataviasche Personeel Veror Deningen 1938 (Peraturan Personil Batavia 1938. Berisi tentang, ketentuan umum, Penunjukan staf komunitas perkotaan dan pekerjaan dari pegawai provinsi dan provinsi dan daerah tersedia untuk kotamadya, transportasi saat pengangkatan dan setelah pemutusan hubungan kerja dengan kotamadya, inspeksi, remunerasi, janji ke posisi yang lebih tinggi, bantuan penyembuhan dan kebidanan, kewajiban dan larangan, penghasilan tambahan dan topik terkait, jam kantor lembur, status penilaian, penyediaan uang muka atas imbalan, penggantian biaya penyeberangan, yang telah dibayarkan oleh pemerintah kota, pemotongan pendapatan yang sedang berlangsung untuk membayar utang kepada pemerintah kota, pemulihan remunerasi berlebihan dan penghasilan lainnya, tempat tinggal resmi, suspensi, hukuman dan komisi nasihat tentang hukuman, gangguan dari layanan dan dari pekerjaan dan yang terakhir bantuan jika ada layanan yang tidak benar.)